Anggota Komisi V DPR RI Cen Sui Lan saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad beserta jajaran, di Batam, Kepri, Senin (4/10/2021). Foto: Oji/nvl

Anggota Komisi V DPR RI Cen Sui Lan mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk bersinergi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengupayakan percepatan pembangunan jembatan Batam-Bintan. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad pun sudah menjelaskan progres pembebasan lahan kepada Komisi V DPR RI

“Dan berbagai upaya penyelesaian kendala sosial dari rencana pembangunan jembatan Batam-Bintan tersebut. Selama ini, kita support apa yang dilakukan Pemprov Kepri, untuk percepatan pembangunan jembatan Batam-Bintan ini,” terang Cen Sui Lan usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad beserta jajaran, di Batam, Kepri, Senin (4/10/2021).

Politisi Partai Golkar ini berharap dengan kunjungan Komisi V DPR ini, maka program jembatan Batam-Bintan ini semakin cepat masuk ke tahap konstruksinya. Dirinya mengaku setiap rapat kerja dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR selalu mempertanyakan progres dan apa yang menjadi kendalanya.

“Jembatan Batam-Bintan ini sudah diprogramkan cukup lama dan ini merupakan janji Presiden Jokowi waktu kampanye yang lalu. Ini harus segera dilaksanakan karena merupakan harapan masyarakat Kepulauan Riau," tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Kepri ini.

Cen Sui Lan menambahkan, dengan adanya jembatan Batam-Bintan nantinya akan mendongkrak semua sektor perekonomian masyarakat. Pihaknya punya optimisme dan sangat gembira Komisi V DPR sangat mendukung rencana ini. "Memang ada perubahan sedikit soal 'Detail Engineering Design' (DED) karena disesuaikan dengan jembatan Surabaya-Madura, ini sudah dilengkapi dan akhir Desember ini sudah diselesaikan," imbuhnya.

Anggaran ini rencananya melalui skema pembiayaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dari total anggaran yang dibutuhkan sekitar 13 Triliun, pemerintah melalui PUPR menganggarkan Rp4 triliun di mulai dari Batam ke Tanjung Sauh. Sisanya akan di-KPBU-kan melalui skema kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha milik negara (BUMN) maupun investor luar negeri," tutup Cen Sui Lan. (oji/sf)